Mengenal Lebih Dekat Pajak Penghasilan

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Yuk, kenal lebih dekat apa itu Pajak Penghasilan.

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Adapun Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Lantas, siapa sajakah yang harus Wajib Pajak?

  • Pegawai tetap
  • Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis
  • Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
  • Penerima honorarium
  • Penerima upah
  • Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
  • Peserta Kegiatan

Perhitungan PPh 21 Terbaru

Sejak Januari 2015, perhitungan PPh 21 diperbarui oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut.

  • Rp 36.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 3.000.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
  • Rp 3.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 250.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
  • Rp 3.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 250.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP tersebut, membuat perhitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Contoh Perhitungan PPh 21 Terbaru

Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 terbaru untuk karyawan atau pegawai tetap.

Ika adalah karyawati pada perusahaan PT. Maju Jaya dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Ika merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ika menerima gaji Rp 3.000.000 per bulan. PT. Maju Jaya mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000 per bulan.

Ika juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan. Disamping itu, perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, disamping menerima pembayaran gaji, Ika juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji
3.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya: lembur (overtime)
2.000.000,00
(ii) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00%
30.000,00
Premi Jaminan Kematian 0,30%
9.000,00
Penghasilan bruto
5.039.000,00
Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x 5.039.000,00 = 251.950,00 (iii) 251.950,00
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% dari gaji pokok 60.000,00
3. (iv) Iuran Pensiun (bila ada) 30.000,00


(341.950,00)
Penghasilan neto sebulan
4.697.050,00



(v) Penghasilan neto setahun 12 x 4.697.050,00
56.364.600,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): (TK/0) untuk Wajib Pajak sendiri 36.000.000,00


(36.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun
20.364.600,00
(vii) Pembulatan
20.364.600,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)

5% x 50.000.000,00
1.018.200,00



PPh Pasal 21 bulan Juli = 1.018.200,00 : 12
84.850,00

Catatan: Berlaku bagi Wajib Pajak dengan NPWP. Tanpa NPWP, maka perlu dikalikan 120% : Rp 84.850,00 x 120% = Rp 101.820,00.

Penjelasan Poin dalam Tabel Perhitungan

Berikut adalah penjelasan poin-poin dalam tabel perhitungan PPh 21 yang diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000.

(i) Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun.

(iv) Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.

(v) Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun.

Namun, jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini, diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja bulan Januari.

(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik Wajib Pajak.

Jika dilihat dari status perkawinan Wajib Pajak (TK = tidak kawin ; K = kawin), besarnya PTKP adalah:

  • TK/0 = Rp 36.000.000 per tahun
  • K/0 = Rp 39.000.000 per tahun
  • K/1 = Rp 42.000.000 per tahun
  • K/2 = Rp 45.000.000 per tahun
  • K/3 = Rp 48.000.000 per tahun

Pada contoh ini, Wajib Pajak sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun, karena suami Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Wajib Pajak Ika adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

(vii) Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contohnya, 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Pajak di Indonesia

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama