Tidak Jujur Kepada Bank saat Pengajuan KPR? Ini Konsekuensinya

Sebagai konsumen yang membutuhkan hunian, kita harus tahu sisi hukum ketika pengajuan KPR. Artikel ini adalah salah contoh kasus yang bisa kita pelajari.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki hunian idaman masih jauh panggang dari api. Tentunya, definisi "idaman" di benak setiap masing-masing orang pasti berbeda-beda. Tapi jangan kecewa dahulu. Pada dasarnya setiap orang di Indonesia berhak memiliki hunian yang layak, nyaman, dan aman, meski tentunya itu bisa berarti apartemen. 

Jangan harap masing-masing manusia Indonesia punya rumah tersendiri, ya tanah di Indonesia pasti tidak akan cukup untuk membangun properti. Salah satu solusi yang terbaik adalah tinggal di apartemen, tentunya dengan aman, nyaman, tertib, dan terhindar dari tindakan kriminal perkotaan.

Bagaimana kalau saya masih ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah?

Boleh. Sah-sah saja. Tapi harus diingat ada konsekuensi hukum bila membohongi pihak perbankan jika hanya untuk memiliki sebuah hunian idaman. Topik yang ingin penulis sampaikan adalah sisi hukum yang harus dimengerti pihak pembeli rumah, jika 'membohongi' pihak perbankan. Artikel ini akan mengupas sisi hukum, dengan sudut pandang konsumen yang membeli properti rumah. Mari kita belajar suatu kasus.

Studi kasus soal

Sebut saja seorang ibu bernama Mey. Beliau berkeinginan memiliki rumah untuk dirinya dan suami sebagai pasangan yang baru menikah. Ibu Mey memiliki suami dengan profesi seorang pelayar, dengan penugasan yang sering berpindah-pindah lokasi kota. Suatu hari, Ibu Mey mengajukan Kredit Pemilikan Rumah pada salah satu bank. Bank menolak proses tersebut karena profesi suami Ibu Mey yang memiliki intensitas tugas pindah lokasi yang cukup sering.

Kartu Tanda Penduduk milik Ibu Mey masih berstatus single alias lajang. Dengan kata lain belum memperbaharui kartu identitasnya (ini memang 'kemalasan' hampir setiap orang di Indonesia). Setelah berkonsultasi dengan pihak pemasaran properti (property developer), Ibu Mey disarankan untuk mengambil KPR di bank lain, yang sesuai dengan status KTP dari Ibu Mey tersebut.

Proses berjalan lancar. 4 (empat) bulan sebelumnya, Ibu Mey mengatakan pada pihak bank bahwa ia dan suaminya baru saja menikah, yang pada kenyataannya sang suami tidak terima nama akta rumah adalah nama sang istri (ingat bahwa ketika mengajukan status Ibu Mey adalah lajang!). Ibu Mey kemudian berniat mengubah nama akta rumah tersebut. Setelah berkonsultasi ke pihak bank, si Ibu Mey dianjurkan untuk mengkopi surat nikah.

Di mana permasalahannya?

Nah, permasalahannya dimulai di sini. Ketika Ibu Mey mengaku kepada pihak bank bahwa telah menikah 4 bulan yang lalu, pada kenyataannya Ibu Mey telah menikah 5 tahun yang lalu. Dengan kata lain, ada hal yang tidak diberitahu kepada pihak bank. Dalam hal ini Ibu Mey telah membohongi pihak bank tersebut. Ibu Mey pun telah memberi tahu kepada pihak pengembang tentang hal ini. 

Dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah rumah yang sudah dicicil akan ditarik kembali oleh pihak bank karena merasa dibohongi karena ada hal yang tidak/belum diberitahu kepada mereka. Di satu sisi, konsumen pun sepertinya lalai, atau teledor, untuk terus terang perihal pernikahannya.

Bagaimana solusinya?

Menurut Hukum Online, sebuah situs tempat konsumen bisa bertanya apa pun terkait hukum di Indonesia, dari contoh kasus tersebut, pihak bank memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit, dan Ibu Mey bisa dilaporkan ke pihak berwajib.

Dari penjelasan Anda boleh jadi pihak bank memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit dan melaporkan Anda. Karena pada saat dilakukan perjanjian kredit Anda tidak memberikan data yang sebenarnya kepada pihak bank. Sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak." 

Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP.

Secara sederhana, pengaturan-pengaturan UUP memberi konsekuensi bahwa jika seorang suami/istri hendak melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini melakukan pengajuan kredit, harus mendapat persetujuan dari suami/istri.

Jika terbukti 'berbohong', apa konsekuensinya?

Untuk contoh kasus ini, Ibu Mey mengaku masih lajang atau single pada saat melakukan perjanjian kredit, padahal kenyataannya sudah menikah 5 tahun lalu. Hal ini memang berpotensi merugikan pihak bank, bila suatu saat terjadi kredit macet. Itu akan lebih parah lagi terutama jika kemudian suami dari Ibu Mey menyangkal pernah menyetujui perjanjian kredit untuk pembelian rumah tersebut. Dengan dasar itu, pihak bank bisa saja melaporkan Ibu Mey telah melakukan tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nah, apabila si Ibu Mey terbukti di pengadilan telah melakukan tindak pidana, pihak bank dapat menjadikan putusan pengadilan perkara pidana yang dilakukan sebagai dasar untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit rumah itu. Itu didasarkan pada Pasal 1321 KUH Perdata. Kata "sepakat" dalam pasal tersebut adalah syarat subjektif untuk sahnya perjanjian. Nah pemirsa, tanpa adanya kata sepakat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

syok

Jadi rumah bisa ditarik dong?

Menurut pakar hukum di HukumOnline dalam Hak Tanggungan seorang debitor yang tidak memiliki perjanjian kawin (pisah harta), dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak tanggungan tanpa persetujuan dari suami atau istrinya. 

Tidak terpenuhinya syarat kecakapan ini melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Nah ini nih yang paling parah. Jadi, jika apabila pihak bank menggugat Anda ke pengadilan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang telah dibuat antara Ibu Mey dengan pihak bank, ada kemungkinan Ibu Mey akan kehilangan rumah dan uang cicilan yang telah dibayarkan kepada pihak bank, sehingga antara Ibu Mey dan pihak bank dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian kredit.

Dan dengan bahasa lain, Ibu Mey ada kemungkinan dipenjara karena tidak berusaha jujur untuk setiap informasi yang diberikan kepada pihak bank, hunian yang telah dicicil pun akan kembali kepada bank. Dan untuk jawaban dari judul di akhir artikel ini, betul, rumah memang ada kemungkinan bisa ditarik oleh pihak bank.

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama