Kenali Jenis Sertifikat Kepemilikan Properti

Cermat sebelum membeli! Supaya tak terjerat sengketa saat membeli properti, ketahui jenis-jenis sertifikat kepemilikan yang berlaku di Indonesia.

Memilih properti tidak boleh hanya berdasarkan harga dan lokasi semata. Anda juga harus memastikan status hukum properti tersebut. Kalau tidak jelas, bisa-bisa Anda terjerat sengketa di kemudian hari.

Status hukum suatu properti bisa diketahui dari jenis sertifikat yang dimiliki. Di Indonesia, ada beberapa jenis sertifikat rumah atau tanah yang diakui. Belum tahu apa saja? Tenang, KreditGoGo akan menjelaskannya untuk Anda.

1. Girik

Mau beli tanah tapi kelengkapan dokumennya hanya girik? Hati-hati, jangan terburu-buru.

Girik, dikenal juga dengan istilah tanah adat atau petok, adalah bukti pembayaran pajak atas suatu lahan, bukan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Makanya, status hukum atas tanah tersebut tidaklah kuat karena belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk merubah status hukum tanah girik, Anda perlu menyiapkan bukti dokumen pendukung yang menjelaskan sejarah kepemilikan tanah sebelumnya. Anda juga harus siap menunggu karena proses ini akan memerlukan waktu yang tidak sebentar, sekitar 1 -2 tahun. 

Satu hal yang penting ketika bertransaksi jual beli tanah girik adalah memastikan nama yang tertera di dokumen girik sama dengan nama yang tercantum dalam akta jual beli. Jangan sampai berbeda karena bisa menimbulkan masalah nantinya. Ngeri!

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan izin yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan bangunan di atas sebuah lahan milik negara. Biasanya, lahan dengan status SHGB dimanfaatkan oleh developer untuk membangun apartemen atau gedung perkantoran.

SHGB memiliki batasan waktu kepemilikan, antara 20 tahun hingga 30 tahun.Jika masa berlaku telah habis, Anda harus mengurus perpanjangan sertifikat di BPN. Jika tidak, maka tanah akan dikembalikan ke negara.

Apabila  bangunan rumah Anda terletak di atas lahan yang berstatus SHGB, jangan khawatir! Status hak guna bangunan bisa kok ditingkatkan menjadi hak milik. 

Anda bisa mengurus sendiri ke kantor Pertanahan Negara atau menggunakan jasa notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan biaya sekitar Rp 1 juta – Rp 3 juta.

3. Sertifikat Hak Milik

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan sertifikat tanah dan bangunan yang status hukumnya paling kuat. Dengan sertifikat ini, Anda mempunyai hak penuh atas kepemilikan suatu lahan dan atau bangunan di suatu lokasi dengan luas tertentu tanpa batasan waktu.

Sama seperti SHGB, Anda dapat mengurus sendiri sertifikat hak milik di BPN atau menggunakan jasa notaris/PPAT. Syarat, biaya, dan lama waktu pengurusan akan tergantung dengan asal usul tanah serta status hukum sebelumnya.

Salah satu keuntungan dari SHM adalah dapat digunakan sebagai jaminan jika Anda butuh pinjaman dana tunai. Biasanya bank atau lembaga keuangan non-bank memberikan bunga lebih rendah untuk  Kredit dengan Agunan

4. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun

Jika pengembang diberikan sertifikat hak guna bangunan, maka masing-masing pemilik apartemen, kondominium, atau rumah susun akan diberikan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun). 

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas unit apartemen, kondominium, atau rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.  

SHM Sarusun juga populer dengan istilah strata title. Sama seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHM Sarusun juga memiliki batasan waktu dan harus diperpanjang jika masa penggunaan telah habis. 

Nah, sudah tahu jenis surat-suratnya kan? Selamat mencari properti impian ya!

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama