Menguak Kontroversi Larangan Gesek Tunai

Praktik gestun kartu kredit sudah umum terjadi di masyarakat. Dengan berbagai kemudahan, siapa yang tak tergiur? Tetapi mengapa ya pemerintah melarangnya?

Gesek tunai kartu kredit bukanlah hal baru. Dibandingkan dengan tarik tunai di ATM atau cash advanced, banyak orang lebih memilih untuk melakukan gestun.

Melihat tingginya minat masyarakat, beberapa pihak memanfaatkannya sebagai sebuah bisnis menjanjikan. Penawaran melalui iklan di berbagai media, cetak maupun online, pun bermunculan.

Maraknya praktik gestun ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah karena dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah kredit macet. Akhirnya, keluarlah peraturan baru Bank Indonesia untuk memberantas transaksi gesek tunai.

Mengapa Pemerintah Melarang Gestun?

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menyebutkan bahwa bank penerbit wajib menghentikan kerja sama dengan merchant atau pedagang yang merugikan bank penerbit dan/atau pemegang kartu.

Adapun hal-hal yang dianggap merugikan antara lain: Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku fraud (fraudster), memproses penarikan atau gesek tunai (cash withdrawal transaction) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (surcharge)

Larangan ini muncul karena gestun dianggap menimbulkan kerugian untuk bank. Pihak merchant akan menikmati selisih suku bunga, sedangkan bank harus menanggung biayanya.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengestimasi sekitar 15% dari rata-rata transaksi bulanan kartu kredit senilai Rp 22 miliar merupakan aksi gesek tunai yang ilegal.

Secara nominal, nilainya mencapai Rp 3,1 triliun per bulan. Angka ini merupakan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh perbankan.

Alasan lain munculnya larangan ini adalah karena transaksi gestun sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pencucian uang (money laundering). Aktivitas ini merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Apa Kerugian bagi Masyarakat?

Dibalik semua keuntungan yang ditawarkan, gesek tunai pun ternyata memberikan kerugian baik bagi nasabah pengguna kartu kredit maupun bank penerbit itu sendiri.

Jika sering melakukan transaksi gestun, nasabah dinilai berpotensi terjerat kredit macet akibat penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan membayar.

Hal ini akan menyebabkan meningkatnya rasio kredit bermasalah karena kartu kredit (Non Performing Loan/NPL).

Sangsi Apa bagi Pelaku Gestun?

Walaupun Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan resmi, banyak merchant penyedia jasa gestun sampai saat ini masih terang-terangan melakukan aktivitas tersebut, bahkan dengan sepengetahuan bank penerbit kartu kredit.

Padahal, pelarangan praktek gesek tunai bertujuan agar industri kartu kredit dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Oleh karena itu, jika bank tidak tegas menindak merchant yang terindikasi melakukan gestun kartu kredit, BI akan segera memberikan sanksi administratif kepada bank tersebut.

BI juga akan memberi sanksi ke merchant, yaitu masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Sementara ini, sudah lebih dari 500 merchant yang di blacklist oleh BI akibat gesek tunai.

Sobat GoGo, bijaklah selalu saat menggunakan kartu kredit. Selalu ingat bahwa kartu kredit bukanlah kartu utang. Jadi, jangan gunakan di luar kemampuan. Tak mau kan terjebak dalam jeratan utang?

Punya pengalaman menarik seputar utang kartu kredit? Ceritakan di kolom komentar!

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama