Mengapa Keluhan Paling Banyak ke BI adalah Kartu Kredit?

Tidak bisa dipungkiri, produk perbankan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia adalah kartu kredit. Sebenanya apa sih masalah spesifik yang membuat hal itu terjadi?

Sebagai salah satu lembaga sentral yang mengatur kegiatan keuangan di Indonesia, Bank Indonesia mencatat bahwa pengaduan terbanyak yang masyarakat Indonesia keluhkan adalah perihal kartu kredit. Uang plastik produk perbankan ini menempati peringkat satu dalam pengaduan itu. Secara terperinci, sejak Agustus 2013 hingga Januari, dari 71 pengaduan, sebanyak 61 persennya berupa pengaduan kartu kredit. Selain itu, dari 71 pengaduan yang diterima Bank Indonesia, sebanyak 61 persen berupa pengaduan kartu kredit. Selain laporan pengaduan, bank sentral itu juga menerima 480 permintaan informasi. Permintaan informasi tersebut paling banyak, sebesar 53 persen, berupa penyediaan dan penyetoran uang, 41 persen uang elektronik.

Pengaduan masyarakat mengenai kartu kredit ini sebagian besar adalah mengenai perhitungan besaran suku bunga kartu kredit. Keluhan yang paling marak terjadi di masyarakat adalah mengenai bunga kartu kredit yang kembali berbunga apabila iurannya belum terbayar.

Sudah Diatur Bank Indonesia

Bank Indonesia mengakui fakta tersebut. Rosmaya Hadi, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, pun tak menampik bahwa pengaduan nasabah paling banyak adalah seputar besaran suku bunga kartu kredit.

Seperti dikutip Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), “Bunga kartu kredit sebetulnya tidak boleh bunga berbunga. Bunga yang belum terbayar tidak boleh diikutkan di perhitungan bulan selanjutnya. Ini yang banyak terjadi,” kata Rosmaya di Gedung BI, Jakarta, Februari lalu.

Selain itu, jenis pengaduan lain yang terkait kartu kredit adalah tentang penagih utang alias debt collector. Tidak bisa dipungkiri, ada juga nasabah yang mengadu ke BI yang sering mengadu mengenai permasalahan penagih utang yang galak atau tidak baik. Ditambahkan Rosmaya, mengenai aturan penagih utang, hal tersebut sudah diatur oleh Bank Indonesia. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan penagihan utang di atas jam 8 malam.

Prosedur yang umum dilakukan BI adalah pertama wajib meresponnya. Bank Indonesia akan melakukan konfirmasi aduan dari konsumen tersebut ke penerbit kartu kredit (bank). Setelah mendapat laporan dari bank penerbit kartu kredit, BI kemudian akan menganalisis pengaduan tersebut. Jika diperlukan, BI bisa memanggil kedua belah pihak dan mendiskusikan masalah tersebut sehingga mencapai titik temu bagi kedua pihak.

Regulasi dan Divisi Khusus

Agar konsumen semakin terlindungi, Bank Indonesia mensosialisasikan Layanan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran kepada Bank dan Lembaga selain Bank yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Perlindungan konsumen ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran.

Dalam regulasi ini juga dibentuk divisi khusus, yaitu Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran. Divisi khusus ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran dengan cara memberikan edukasi, konsultasi, atau memfasilitasi. Nah, cakupan dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran itu adalah pada instrumen pemindahan/penarikan dana, kegiatan transfer dana, dan alat pembayaran menggunakan kartu. Itu termasuk kartu kredit dan kartu ATM/Debet, uang elektronik, dan penyediaan/penyetoran uang rupiah.

Intinya, regulasi tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang benar mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan produk sebelum membuat keputusan. Tidak menjadi korban fraud atau cyber crime dan dapat memiliki akses untuk menyelesaikan pengaduannya. Dalam regulasi tersebut (Peraturan Bank Indonesia) juga dijelaskan mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara sistem pembayaran.

Bagi Anda yang ingin mengajukan pengaduan ke BI, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi. Pertama, konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada layanan penyelenggara. Kedua, konsumen dengan penyelenggara tidak mencapai kesepakatan. Ketiga, merupakan masalah perdata dan tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase, atau peradilan. Dan keempat, konsumen mengalami kerugian finansial.

Jangan ragu laporkan jika Anda mengalami tindakan fraud atau cyber crime produk perbankan. Dengan aktif mencari tahu risiko dan manfaat produk perbankan, kita juga bisa dengan bijak memakainya.

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama