Berkat Tax Amnesty, Ditjen Pajak Tunda Aksi 'Intip' Kartu Kredit

Tax Amnesty alias pengampunan pajak resmi berlaku, pelaksanaan lapor data nasabah bank penerbit kartu kredit pun ditunda. Hal ini dapat membuat pengguna kartu kredit tetap nyaman menggunakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pemberlakuan kewajiban pelaporan data kartu kredit dari perbankan. Ini seiring dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dan kenyamanan nasabah.

Sebelumnya pengguna kartu kredit sempat diresahkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan 23 bank penerbit kartu kredit melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya. Kebijakan ini berdampak pada penurunan transaksi kartu kredit dan penutupan kartu kredit oleh banyak nasabah.

Selama ini para konsumen pengguna kartu kredit cukup mencemaskan kebijakan 'penelanjangan' kartu kredit ini. Sehingga tidak bisa dipungkiri ini berpengaruh pada daya beli masyarakat, selain itu penjualan ritel juga menurun di beberapa tempat.

Jadi dengan adanya penundaan kebijakan pemeriksaan kartu kredit ini, diharapkan transaksi melalui kartu kredit akan meningkat. Dengan begitu, daya beli masyarakat pun juga dapat meningkat dan dapat memberikan keuntungan bagi dunia usaha.

Lantas, apa alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda pelaksanaan kebijakan tersebut?

Alasan Penundaan Pelaporan Data Kartu Kredit

Penundaan Pelaporan Data Kartu Kredit

Rencana penyampaian transaksi kartu kredit nasabah oleh perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak ditunda karena beberapa hal. Hal yang pertama adalah tidak terlepas dari disahkannya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty.

Jadi dengan diberlakukan tax amnesty ini penyampaian data kartu kredit akan ditunda hingga berakhirnya periode pengampunan pajak. Rencananya, pengampunan pajak sendiri akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Keputusan ini sejatinya adalah guna memberikan kesempatan kepada masyarakat ‎untuk memanfaatkan program pengampunan pajak terlebih dahulu. Jika memang tidak dimanfaatkan, maka nantinya akan kembali ke kebijakan awal yaitu penyampaian data kartu kredit oleh perbankan.

Alasan selanjutnya adalah laporan data nasabah kartu kredit dari bank belum secara menyeluruh. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,“Pelaporannya belum lengkap, dan tidak berjalan lancar. Kami ingin jaga, supaya nasabah lebih tenang. Sehingga setelah pengampunan pajak, kami akan lebih intensif.”

Kemudian alasan lainnya adalah untuk mendukung program transaksi non-tunai (cash less), khususnya penggunaan kartu kredit oleh masyarakat. Saat ini pemerintah akan merumuskan kebijakan untuk mengatur insentif perpajakan.

Pemerintah akan mengkaji dan merumuskan kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan dengan menetapkan sebagian pembayaran tagihan kartu kredit sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan

Penundaan ini juga diambil berdasarkan adanya keluhan dari para nasabah yang khawatir akan kebijakan tersebut. Sehingga nasabah bisa merasa tenang dan memanfaatkan momentum pemberlakuan pengampunan pajak. Bila pajak telah diampuni, artinya tidak ada ketakutan jika data penggunaannya dibuka.

Manfaat Tax Amnesty bagi Wajib Pajak

Tax Amnesty

Fasilitas Tax Amnesty merupakan penawaran yang sangat sayang untuk dilewatkan bagi para wajib pajak. Pemerintah memberikan berbagai keringanan untuk para wajib pajak yang berniat untuk mendeklarasikan penghasilan kena pajaknya secara terbuka atau membayar pajak yang belum dibayarkan.

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan negara. Uang yang masuk dari wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.

Jadi semua wajib pajak yang belum melaporkan harta bersih mereka diharapkan mau melaporkan dan membayar uang tebusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pasalnya, manfaat dari tax amnesty ini sendiri selain berguna untuk negara, juga berguna untuk wajib pajak.

Manfaat tersebut di antaranya pertama, penghapusan pajak yang seharusnya terhutang. Kedua, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Nah ini menjadi segera laporkan penghasilan kena pajak Anda!

Baca juga:
Ketentuan Lapor Pajak tidak Mempengaruhi Transaksi Kartu Kredit
Pemilik Kartu Kredit Harus Baca Ketentuan Pajak Ini

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama