AKKI, Membangun Industri Kartu Kredit Sehat

AKKI merupakan suatu himpunan yang berkonsentrasi pada industri kartu kredit yang sehat bagi Bank, Pemegang Kartu, Merchant dan semua pihak terkait.

Kartu kredit, hampir semua orang sudah mengenal benda yang sering disebut dengan "kartu hutang" ini. Meskipun demikian, kartu ini juga merupakan alat transaksi yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Total ada 21 juta transaksi telah terjadi sepanjang tahun 2014. Angka tersebut menujukkan bahwa penggunaan kartu kredit di Indonesia cukup banyak.

Oleh karena banyaknya penggunaan kartu kredit di Indonesia, maka dibentuklah suatu himpunan yang menaungi para penerbit kartu kredit beserta pengguna kartu kredit untuk menunjang bisnis kartu kredit di Indonesia dengan nama Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).

Apa Itu AKKI?

AKKI merupakan suatu himpunan yang berkonsentrasi untuk menciptakan industri kartu kredit yang sehat di Indonesia. Himpunan yang berlokasi di Jl.Imam Bonjol No.61Jakarta ini memiliki kepedulian yang tinggi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik, khususnya kartu kredit.

Berlandaskan pada keinginan untuk menjadi jembatan antara bank penerbit kartu dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan suatu perindustrian yang sehat, AKKI ikut serta dalam kegiatan yang mendukung proses penyidikan dan penyelidikan kasus pemalsuan kartu kredit di Indonesia. Selain itu, asosiasi ini juga turut mendorong bank penerbit agar melakukan customer education, dan bekerja sama dengan merchant. Hal ini mereka lakukan sebagai wujud dari visi dan misi yang mereka miliki demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi kartu kredit.

Struktur Kepengurusan

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) telah berdiri sejak tahun 1988. Struktur kepengurusan himpunan ini disusun secara berkala setiap dua tahun sekali pada bulan Agustus. Untuk periode kepengurusan tahun 2013-2015, AKKI dipimpin oleh Steve Marta. Selain berperan sebagai Direktur Eksekutif AKKI, beliau juga merupakan ketua Komisi II ASPI yang menangani APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu).

Keanggotaan

Himpunan yang berkonsentrasi di bidang perindustrian kartu kredit ini memiliki anggota-anggota yang berasal dari berbagai institusi penerbit kartu kredit yang memiliki jumlah total pemegang kartu lebih dari 14 juta dan juga yang bekerja sama dengan lebih dari 350 ribu merchant.

Bank-bank yang menjadi anggota AKKI antara lain, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Danamon, Permata Bank, BCA, BII Maybank, Panin Bank, CIMB Niaga, UOB, OCBC NISP, Citibank, HSBC, Standard Chartered, ANZ, ICBC, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank ICB Bumiputera, AEON Credit Service, Bank Sinarmas, BNI Syariah, Bank BNP.

Peranan Penting

AKKI memiliki peranan penting bagi industri kartu kredit di Indonesia. Himpunan ini diharapkan bisa menjadi badan hukum yang membantu proses penegakkan hukum mengenai kasus penyalah gunaan pembayaran kartu kredit.

Dengan dibantu oleh Criminal Justice System (CJS) seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI, AKKI membuktikan kontribusinya untuk menciptakan industri kartu kredit yang sehat dengan mendukung proses pembuatan RUU ITE. Rancangan undang-undang tersebut nantinya akan mengatur mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan cybercrime, seperti penyalahgunaan kartu kredit.

Selain peranan utama AKKI yang berperan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi kartu kredit. AKKI juga berperan penting dalam menciptakan infrastruktur industri kartu kredit yang baik dan benar. Hal ini bertujuan agar bisnis perindustrian kartu kredit di Indonesia bisa lebih berkembang dengan baik.

Kebijakan yang Dibuat

Berkaitan dengan peranan yang dimiliki AKKI sebagai pemberi kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi kartu kredit, Bank Indonesia turut serta membantu AKKI dalam membuat suatu kebijakan yang mampu merealisasikan terciptanya kenyamanan dan keamanan bertransaksi menggunakan kartu kredit tersebut. 

Kebijakan yang dimaksud ialah, Standard Operational Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai penagihan atau collection. Mengapa kebijakan tersebut dibuat? Hal ini berkaitan dengan metodologi dan prosedur manajemen resiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan resiko yang timbul maupun akan timbul.

Dalam SOP yang dibuat oleh AKKI bersama Bank Indonesia terdapat beberapa prosedur yang mengatur hal mengenai rekrutmen perusahaan jasa penagihan dan juga petugas jasa penagihan, kode etik penagihan, pelatihan, serta pengawasan terhadap perusahaan jasa penagihan yang dilakukan secara berkala.

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Berikan pendapat anda!

  • fiki

    aneh mesin edc bisa untuk gesek tunai seperti yang dilakukan salah 1 merchant bni, mandiri dan bca berikut ini menggunakan mesinnya untuk transaksi gesek tunai tapi pihak bank seperti tutup mata.padahal kalau diinvestigasi akan terlihat transaksi yang tidak seharusnya… mesin edc BNI nama merchant d’apple alamat green lake city ruko sentra niaga blok P no.19 dengan mid 000100214062473,mesin edc mandiri dengan nama d’grape massage alamat jl. tampak siring blok KJE – 12 kalideres. dengan mid 000002187010383 , dan mesin edc BCA dengan nama merchant d’apple dengan terminal id CD404792 beralamt di ruko sentral niaga blok P19 green lake city….mohon pihak BCA , BNI maupun MANDIRI melakukan investigasi atas merchant ini.terima kasih

    Reply