Serba-Serbi Perjanjian Pra Nikah

Sebelum menuju jenjang pernikahan, ada hal yang perlu diperhatikan bagi calon pengantin, yakni perjanjian pranikah. Apakah itu perjanjian pranikah? Baca selengkapnya di sini.

Mungkin beberapa dari Anda masih belum begitu familiar dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak calon pengantin sebelum terikat tali pernikahan. Beberapa artis Tanah Air pun turut melakukannya.

Perjanjian ini akan mengikat kedua calon pengantin setelah pernikahan berlangsung. Biasanya, isinya adalah mengatur pembagian harta kedua pasangan bila terjadi perceraian, kematian salah satu pasangan, serta memuat pengaturan urusan keuangan keluarga selama pernikahan berlangsung.

Di Indonesia, perjanjian pranikah telah diatur dalam UU Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974. Kendati begitu, bagi masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah belum begitu diperhatikan. Sehingga banyak terjadi kasus perebutan harta setelah perceraian.

Bagi pasangan muda yang sadar hukum, saat ini perjanjian pranikah marak dilakukan sebagai bentuk menjaga hak dan kewajiban. Perjanjian pranikah bisa dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat, dan nilai moral.

Dalam membuat perjanjian pranikah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah pemaparannya.

1. Keterbukaan

Karena perjanjian pranikah turut mengatur keuangan selama terikat tali pernikahan, maka kedua pasangan harus terbuka tentang kondisi keuangan sebelum ataupun sesudah pernikahan berlangsung.

Sebelum berlangsungnya pernikahan perlu diketahui jumlah harta masing-masing pihak, potensi peningkatan harta sejalan dengan bertambahnya penghasilan atau dipengaruhi hal lain seperti warisan.

Selain itu, perlu diketahui pula jumlah utang yang dibawa masing-masing pasangan sebelum menikah, potensi jumlah utang setelah menikah, serta penentuan pihak mana harus bertanggung jawab terhadap pelunasan utang tersebut.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara detail apa saja yang berhak diterima dan dikorbankan bila terjadi perceraian atau meninggal, sehingga kedua belah pihak nantinya tidak ada yang dirugikan.

2. Tanpa Paksaan dan Tekanan

Pembuatan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua pasangan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Bila salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena berada di bawah tekanan atau ancaman, maka secara hukum perjanjian pranikah yang telah dibuat dinyatakan batal.

3. Pejabat Objektif

Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam menangani perjanjian pranikah. Sebaiknya, pilihlah Notaris yang sudah Anda percaya dan dapat menjaga objektivitas sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan.

Jadi, kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan sesuai isi perjanjian pranikah.

4. Pelaporan ke Lembaga Pencatatan Perkawinan

Setelah perjanjian ditandatangani kedua pasangan dan disaahkan oleh Notaris, segera laporkan perjanjian ke lembaga pencatatan perkawinan.

Sehingga pada saat pernikahan berlangsung, perjanjian pranikah juga harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yakni KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Apa Saja Isi Perjanjian Pranikah?

Sebenarnya dalam Undang-Undang, tidak diatur apa saja isi dan tujuan perjanjian pranikah. Semua isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada kedua calon pengantin. Asalkan isinya tidak bertentangan dengan agama, hukum, adat istiadat, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kebanyakan calon pasangan suami istri menggunakan perjanjian pranikah untuk mengatasi masalah yang muncul selama masa perkawinan, seperti berikut ini.

1. Pemisahan Harta Kekayaan

Perihal harta gono-gini dapat dimasukkan dalam perjanjian pranikah. Perlu diingat bahwa pembahasan tentang harta gono-gini harus dibuat sebelum menikah.

Bila kesepakatan pembagian harta gono-gini baru dibuat setelah pernikahan, maka perjanjian tersebut batal menurut hukum dan harus dicatatkan ke tempat pencatatan perkawinan.

Dalam perjanjian pranikah, kedua calon pengantin dapat membuat kesepakatan tidak adanya pencampuran harta bawaan masing-masing sebelum menikah dengan harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.

Atau dapat pula disepakati tidak adanya pencampuran harta selama pernikahan berlangsung.

Jika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pasangan, maka pembagian harta dapat dilaksanakan sesuai perjanjian pranikah yang telah disepakati bersama.

Baca juga: Rekening Bersama Pasangan: Yes or No?

2. Pemisahan Utang

Perjanjian pranikah juga dapat memuat tentang masalah utang yang dibawa sebelum pernikahan berlangsung. Sehingga utang tetap menjadi tanggung jawab pihak yang membawa utang.

Utang yang dimaksud adalah utang sebelum pernikahan, selama pernikahan berlangsung, setelah perceraian, dan kematian.

3. Tanggung Jawab Terhadap Anak Hasil Pernikahan

Biaya hidup dan pendidikan anak hasil pernikahan kedua pasangan tentu saja perlu dimuat dalam perjanjian pranikah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan keluarga, terutama anak.

Sisi positif dari perjanjian pranikah adalah sebagai bentuk pengingat dan menghormati akan hak dan kewajiban masing-masing, utamanya dalam hal keuangan serta untuk menghindari kasus perebutan harta apabila mengalami perceraian.

Sedangkan sisi negatifnya, membuat perjanjian pranikah berarti memiliki harapan atau keyakinan untuk bercerai, sedangkan memikirkan bercerai saja sebelum menikah sudah tidak diindahkan.

Jadi, apakah Anda berniat untuk membuat perjanjian pranikah? Semua pilihan ada di tangan Anda dan pasangan.

Baca juga: Serba-Serbi Biaya Nikah di KUA

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama