Penerapan Eloctronic Road Pricing Menjawab Kemacetan Ibukota?

Untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota pemerintah merencanakan penerapan jalan berbayar atau ERP. Bagaimanakah penerapan dan cara kerjanya? Simak artikel berikut!

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan Ibu Kota Jakarta. Salah satunya adalah dengan menerapkan berupa jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), sebagai solusi mengatasi kemacetan yang tidak kunjung terselesaikan.

ERP inilah yang akan mengantikan aturan tentang kawasan 3 in 1 yang dinilainya sudah tidak efektif menjadi solusi mengatasi kemacetan. Seperti yang sudah Anda sering dengan akhir-akhir ini di berita tantang penghapusan kawasan 3 in 1 sudah mulai di uji coba.

Uji coba penghapusan ini pun mengalami dampak baik dan buruk, baiknya dari aspek sosial dapat teratasi yaitu menghilangnya para joki 3 in 1 yang mengeksploitasi anak dibawah umur. Sedangkan dampak buruknya adalah bertambah padatnya jalan-jalan protokol ketika penghapusan sistem 3 in 1 tersebut.

Penerapan ERP sudah mulai direncanakan dari tahun 2012 dan ditargetkan akan terlaksana pada tahun 2016. Namun pelaksanaannya masih banyak kendala sehingga sistem ERP ditargetkan akan dapat diterapkan pada 2017.

Apa itu Electronic Road Pricing (ERP)

Sebenarnya pengertian dari Electronic Road Pricing seperti apa sih? Mungkin sebagian dari Anda ada yang belum memahaminya. Jika Anda pengguna kendaraan maka ini harus diperhatikan. ERP adalah sistem jalan berbayar elektronik yang dikenakan untuk jalan di tempat-tempat tertentu melalui pungutan kemacetan.

Di beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Inggris pengadaan jalan berbayar ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan ke kendaraan umum. Ketiga negara itu telah sukses menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Melihat kesuksesan dari negara lain mengenai penerapan ERP, Sistem jalan berbayar elektronik ini rencananya juga akan diterapkan di Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Lalu bagaimana cara penerapan jalan berbayar di Jakarta?

Dalam Electronic Road Pricing terdapat dua komponen yang berperan penting untuk sistem ERP dapat bekerja, dua komponen itu adalah kamera elektronik dan pemindai elektronik. Kamera Elektronik Akan dipasang pada titik-titik masuk kawasan penerapan jalan berbayar.

Baca juga: Mobil Makin Banyak, Tapi yang Diasuransikan Masih Sedikit

Kamera-kamera elektronik ini dapat merekam nomor polisi setiap kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian rekaman ini dimasukkan ke dalam basis data kendaraan yang nantinya akan dilakukan penagihan sesuai tarif yang berlaku.

Sedangkan pemindai elektronik akan dipasang pada setiap kendaraan yang diletakkan di dalam kendaraan. Alat pemindai ini dapat berkomunikasi secara elektronik dengan alat-alat pemindai di titik-titik masuk jalan berbayar.

Alat pemindai elektronik ini dapat memuat data kendaraan dan dapat berlaku sebagai mesin pembayaran tunai yang akan langsung dipotong sejumlah besarnya tarif jalan berbayar sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kemacetan.

Bagaimana dengan Tarifnya?

Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diterapkan di Jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said dan kawasan Kota Tua. Waktu pemberlakuan ERP pada pagi hari mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 10.00 WIB.

Pada siang hari, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, dan pada sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Lalu berapa untuk tarif yang akan dikenakan bagi kendaraan yang melewati jalan-jalan yang sudah ditentukan tersebut?

Perhitungan tarifnya tergantung dari kepadatan jalan. Semakin macet maka akan semakin mahal. Jika kondisi jalannya tidak padat tarifnya akan semakin murah. Pemerintah menetapkan perhitungan tarif dari Rp 30.000 sampai Rp 100.000

Penerapan di Negara Lain

Mengutip dari laman Jakartabisnis.com, berdasarkan beberapa kajian yang dikutip Dishub DKI Jakarta (2013), berikut sejumlah data penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah negara.

1. Singapura (sejak 1998). Terjadi penurunan volume lalu lintas 13% di jam-jam pemberlakukan ERP. Rata-rata kecepatan kendaraan meningkat 20%. Serta penggunaan angkutan umum dan car-sharing meningkat daro 41% menjadi 62%.

2. London, Inggris (sejak 2003). Sebanyak 72% perusahaan puas dengan kebijakan congestion charging tersebut. Terjadi penurunan kepadatan lalu lintas 20%. Penurunan polusi udara 11-16%. Pengguna angkutan umum naik 14%. Peningkatan aktivitas retail pada area padat lalu lintas naik 4%.

3. Stockholm, Swedia (2007). Penurunan kepadatan lalu lintas 22%-25%. Penurunan polusi 14%. Pengguna angkutan umum naik 8%. Peningkatan aktivitas retail naik 10%.

Apakah Anda siap untuk menerima kebijakan jalan berbayar ini? Semoga saja cara kali ini dapat berpengaruh terhadap kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca juga: Anda Ingin Membeli Mobil Pertama? Perhatikan 6 Tips Berikut Ini

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama