3 Faktor Penyebab Anggaran Pilkada Membengkak

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang menimbulkan beragam permasalahan. Salah satunya adalah anggaran membengkak, apakah penyebabnya?

Pilkada serentak

Pemilihan kepala daerah tahun ini akan dilakukan serentak langsung di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Pada pelaksanaan Pilkada serentak terjadi pembengkakan anggaran hingga mencapai Rp 7 triliun. Anggaran tersebut naik hingga 40 persen dibandingkan pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Pilkada serentak diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di seluruh Indonesia, untuk setiap daerah anggarannya cenderung membengkak dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran Pilkada serentak 2015 ini naik hingga 40 persen karena setiap daerah mengajukan macam-macam kebutuhan biaya.

Kenaikan biaya Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat inflasi, honor petugas yang besar, dan beban biaya kampanye yang menjadi tanggungan Negara.

Penyebab Anggaran Membengkak

1. Faktor Inflasi

Inflasi Keuangan

Kenaikan inflasi mempengaruhi nilai barang di daerah, sehingga anggaran belanja kebutuhan kapanye pun meningkat. Semua kebutuhan mengalami peningkatan mengikuti kondisi ekonomi saat ini.

Ditambah lagi ada sejumlah penyelenggara pemilu yang ditengarai melakukan ”aji mumpung” dengan memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran Pilkada.

2. Honor Petugas

honor Panitia Pemungutan Suara (PPS),

Waktu penyelengaraan yang lebih panjang menyebabkan kebutuhan logistic dan tenaga pelaksana menigkatkan. Selain itu honor para petugas pemilu harus dibayar per event pemilu sehingga biaya untuk memgaji petugas jauh lebih besar.

Sebesar 65 persen dari total anggaran Pilkada habis untuk membayar honor Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

3. Biaya Kampanye

Biaya Kampanye

Berdasarkan Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diwajibkan menanggung hampir seluruh biaya kampanye peserta Pilkada 2015. Setidaknya, ada empat jenis kampanye yang ditanggung negara dan membuat anggaran Pilkada tahun ini membengkak.

4 jenis kampanye yang ditanggung Negara adalah debat publik, pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, pembuatan dan penyebaran bahan kampanye, serta penayangan pemuatan iklan di media cetak dan elektronik. Hanya ada dua jenis kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon Pilkada yakni kampanye terbatas dan dialog partai.

Kenaikan Biaya di Setiap Daerah

Tiap-tiap daerah nominal anggaran yang dikeluarkan berbeda, menyesuaikan kebutuhan dan anggaran masing-masing daerah. Menurut data Kemendagri, jumlah terbesar dana suatu daerah mencapai lebih Rp 33 miliar.

Mengutip dari Kompas.com berikut ini contoh daerah yang mangalamin kenaikan untuk biaya Pilkada. Di Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 70 miliar. Untuk Pilkada 2015, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng menganggarkan Rp 102 miliar.

Di Sulawesi Utara, Pilkada tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 90 miliar. Untuk Pilkada 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengajukan Rp 200 miliar, tetapi hanya disetujui Rp 105 miliar oleh DPRD dan Pemprov Sulut. Belum daerah lainnya dengan berbagai macam biaya yang diajukan, ada yang melebihi dan ada yang kekurangan.

Melihjat permasalahan anggaran yang membengkak, harapan untuk terselenggaranya Pilkada yang efektif dan efisien dalam segi anggaran tidak dapat terwujud. Tetapi diluar problematika yang terjadi kita harus tetap menyambut dengan semarak dan dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan adil.

Baca juga: Kegunaan Lain dari Nominal Subsidi Energi

(Image Source)

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama