OJK Rilis Aturan Keuangan Digital (Fintech) Akhir Agustus 2018

Status perusahaan yang bergerak di bidang fintech masih mengambang karena belum ada aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akhir bulan ini, OJK akan merilis aturan baru untuk (peer-to-peer) P2P lending.

(Sumber foto: Solopos)

Dengan adanya kemudahan pelayanan finansial melalui smartphone, saat ini industri fintech di Indonesia berkembang pesat, terbukti dengan pertumbuhan pelaku industri mencapai hingga 196 perusahaan di awal tahun 2018. Menurut data Asosiasi Fintech Indonesia, hingga akhir Juli 2018, pembayaran digital oleh fintech di tanah air mencapai US$21 juta. Namun, siapa sangka banyak pelaku industri yang bergerak dalam sektor fintech tersebut beroperasi secara ilegal.

Penyebabnya, OJK baru membuat aturan untuk perusahaan fintech yang menawarkan layanan P2P lending dan electronic money (uang digital). Bagaimana dengan sektor fintech lainnya? Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, “Bagi perusahaan yang bergerak selain P2P lending karena aturannya belum ada, OJK masih belum bisa mewajibkan untuk terdaftar”, ujarnya saat ditemui di acara VIP Forum, Selasa (7/8/2018).

P2P lending merupakan salah satu sektor yang memiliki banyak pelaku industri di bisnis fintech dan pertumbuhan jumlah konsumen yang terus meningkat. Dengan adanya P2P lending, konsumen dapat dengan mudah melakukan pinjaman secara cepat dan tanpa jaminan dimana peminjam dan pemberi pinjaman bertemu melalui platform tertentu.

(Sumber foto: economy.okezone.com)

OJK juga akan merancang aturan besar sebagai payung hukum (umbrella regulation) untuk Inovasi Keuangan Digital (IKD) dimana aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang jelas kepada perusahaan fintech yang belum diatur OJK. Menurut Sukarela Batunanggar, Deputi Komisioner Institute OJK, timnya akan senantiasa menganalisa bentuk fintech yang muncul sehingga bisa menambah aturan-aturan baru. Saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investigasi OJK menemukan 227 P2P lending ilegal di Indonesia yang sebagian besar berasal dari Cina. Padahal, aturan mengenai P2P lending telah diresmikan sejak 29 Desember 2016 dengan nomor 77/POJK.01/2016.

Dengan akan dirilisnya aturan P2P lending baru ini, apa saja yang membedakan dengan aturan fintech P2P lending sebelumnya? Aturan fintech P2P lending yang ada saat ini mencakup 52 pasal yang sangat rinci mengenai semua pihak yang terkait dalam proses pinjam-meminjam. Dua contoh aturan tersebut adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki modal awal sebesar 1 miliar rupiah saat mendaftarkan perusahaan dan 2,5 miliar rupiah saat mengajukan perizinan modal. OJK juga mematok angka 2 miliar rupiah sebagai batas pinjaman dan mengharuskan fintech P2P lending menyediakan rekening bersama (escrow account).

Aturan P2P lending yang baru belum dirinci secara jelas, namun OJK menekankan bagian pengelolaan, pengaturan dan kerahasiaan informasi konsumen akan menjadi topik penting dalam aturan baru tersebut. OJK mewajibkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Selain itu, OJK juga akan melakukan pengawasan berbasis teknologi untuk mengumpulkan data. Data-data tersebut akan dipakai sebagai analisa demi pengawasan yang lebih baik.

(Source: kompas.comliputan6.comtempo.coid.techinasia.comcnnindonesia.com)

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama