Mengenal Lebih Dekat Pajak di Indonesia

Masyarakat Indonesia diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yuk, kenal lebih dekat apa sebenarnya fungsi pajak dan berasal dari mana saja.

Ciri orang bijak adalah menghemat pajak. Negara sudah memberikan kepercayaan (self-assesment) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor, serta menyetor pajak secara masing-masing.

Siapakah wajib pajak? Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lantas, apa saja sebenarnya fungsi pajak? Berikut adalah ulasannya.

Fungsi Budgetair

Ketika mendengar istilah pajak, yang melekat dibenak masyarakat adalah bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi negara. Fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan ini biasa dikenal sebagai fungsi budgetair (fungsi anggaran).

Fungsi budgetair pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia. Karena sekitar 70 persen pengeluaran negara dibiayai oleh pajak.

Fungsi Regulerend

Peran penting pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur (regulerend). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai contoh, ketika Pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, Pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan importasi komoditas tertentu.

Fungsi Stabilitas

Pajak juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas. Karena sifatnya sangat luas seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan, fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya seperti regulerend.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Fungsi Redistribusi

Tak kalah pentingnya adalah pajak sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kebutuhan akan dana itu, salah satunya dapat dipenuhi melalui pajak.

Pajak hanya dibebankan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian, pembangunan infrastruktur tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan pendapatannya.

Masyarakat dapat memanfaatkan jalan raya untuk kelancaran distribusi hasil pertaniannya, atau memanfaatkan sekolah untuk pendidikan anak-anaknya. Kelancaran distribusi hasil pertanian misalnya, akan membuat harga jual produk agribisnis lebih mahal, sehingga membuat penghasilan para petani meningkat.

Anak-anak petani juga dapat menikmati pendidikan, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berkompetisi dan meraih kehidupan layak. Intinya, saat ini tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak merasakan manfaat pajak.

Sumber-Sumber Pajak

Lantas, dari mana saja sumber-sumber pajak? Pajak di Indonesia terbagi dalam dua macam, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintahan Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang ada dibawah Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat meliputi:

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak ini meliputi penghasilan seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, ataupun Pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN. Tarif tunggal PPN adalah 10 persen.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak ini dikenakan atas barang-barang tergolong mewah. Barang mewah yang dimaksud yaitu:

  • barang sifatnya bukan barang kebutuhan pokok;
  • barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
  • barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
  • barang dikonsumsi untuk menunjukkan status;
  • apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Bea Materai

Bea materai dikenakan atas dokumen. Contohnya surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, serta efek yang di dalamnya memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pajak Propinsi
  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok
Pajak Kabupaten/Kota
  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Tugas Direktoral Jendral Pajak hanyalah mengumpulkan uang pajak. Namun, dalam hal pemakaian uang pajak dalam rangka pembangunan untuk membuat rakyat sejahtera adalah wewenang DPR/DPRD sepenuhnya.

Baca juga: Berkat Teknologi, Bayar Pajak Jadi Mudah

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama