​Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Negara mewajibkan barang-barang tergolong mewah harus dikenakan biaya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Apa saja barang-barang tergolong mewah yang dikenakan pajak? Yuk simak ulasan lengkap PPnBM.

Berbicara mengenai pajak, tentu berkaitan dengan aturan perundang-undangan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh perorangan ataupun badan usaha. 

Salah satu kewajiban badan usaha atau perorangan dalam hal jual-beli dengan nilai tinggi adalah mengetahui bagaimana aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau biasa disingkat PPnBM.

Apa Itu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) masuk dalam kategori jenis pajak yang langsung dipungut pemerintah pusat. Pajak ini bersifat tidak langsung karena pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) disandarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Setelah melalui beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut dengan UU PPN dan PPnBM).

Barang Mewah Apa Saja yang Dikenakan PPnBM?

Ada beberapa ketentuan barang wajib dikenakan biaya PPnBM. Diantaranya adalah :

  • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  • Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk menunjukkan status

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-106/PMK.010/2015 tentang Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, barang-barang dikenai PPnBM dan tarifnya adalah

  • PPnBM 20%. Properti, dengan karakteristik: Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350m2 atau lebih

Apartemen, kondominium, dan townhouse dari jenis strata title atau sejenisnya dengan luas bangunan 150m2 atau lebih

  • PPnBM 40%. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
  • PPnBM 40%. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin
  • PPnBM 50%. Pesawat Udara selain yang tercantum pada nomor 2 di atas, kecuali untuk keperluan negara dan komersial: Helikopter, Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya
  • PPnBM 50%. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan Negara
  • PnBM 75%. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum

Bagaimana Penghitungan dan Pembayaran PPnBM?

PPnBM satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut ini simulasi untuk penghitungan PPnBM dan PPN.

"Pabrik X menghasilkan BKP tergolong mewah kepada PT Y dengan harga jual Rp 150 juta. Atas penjualan tersebut makaPPN 10% dan PPnBM 20%."

Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh PT Y adalah sebagai berikut:

DPP = Rp150.000.000,00

PPN = 10% x Rp150.000.000,00 = Rp15.000.000,00

PPnBM=20% x Rp150.000.000,00 = Rp 30.000.000,00

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) di kantor-kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. 

SSP menjadi sah apabila jumlah setoran telah sesuai dengan Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Pajak Penghasilan

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama