Sudah Cukupkah Hanya Mengandalkan BPJS?

Pemerintah membuat layanan BPJS untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko kesehatan dan kematian. Namun, sudah cukupkah manfaat yang diberikan?

Sejak tahun lalu, tepatnya 1 Januari 2014, pemerintah telah memberlakukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem itulah yang sekarang ini banyak disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pembuatan Undang-Undang itu sendiri dilakukan untuk mengakomodir lima hal yang harus dijamin negara, salah satunya kesehatan. Untuk menindaklanjuti itu, ditunjuk satu lembaga untuk mengelola jalannya program ini, yaitu PT Askes (Persero), yang kemudian berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bagaimana Kiprah BPJS Hingga Sekarang?

Dengan adanya BPJS, sistem jaminan menjadi dilebur menjadi satu. Jenis perlindungan yang digabungkan adalah jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, hingga pegawai swasta yang sebelumnya menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kesehatan (Jamsostek).

Menurut Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, sekarang jumlah anggota yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sudah semakin banyak. Terakhir tercatat sudah lebih dari 120 juta jiwa. Jumlah itu sendiri merupakan gabungan dari peserta yang sebelumnya menjadi anggota PT Askes, Jamsostek, hingga Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Di tahun 2019 mendatang, BPJS Kesehatan menargetkan jumlah peserta yang dilindungi sudah mencakup seluruh penduduk Indonesia. Anda sendiri, yang berprofesi sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, pensiunan pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki kartu jamkes Jamsostek umumnya telah otomatis menjadi peserta BPJS.

Apa yang Membuat BPJS Berbeda?

Salah satu perbedaan yang paling jelas terlihat adalah jumlah peserta yang jauh lebih banyak. Bila awalnya Anda menggunakan produk dari PT Askes bersama 16,5 juta orang lainnya. Sekarang Anda akan memiliki produk yang sama dengan ratusan juta orang lain yang menjadi peserta BPJS. Namun, satu hal yang paling penting, kepesertaan BPJS ini bersifat wajib!

Artinya, sebagai warga negara Indonesia, Anda mau tak mau mesti menggunakan BPJS. Aturan ini sendiri sudah diatur di Perpres nomor 111/ 2013 tentang Perubahan Atas Perpres nomor 12 tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal, kalau dilihat lagi, pemerintah juga membebankan iuran premi pada peserta kesehatan atau pemberi kerja peserta kesehatan.

“Manfaat atau benefit pertanggungan yang diterima peserta tidak berubah. Manfaat sama dengan Askes dulu yang ada promotif, preventif, kuratif, dan reaktif," kata Purnawarman. Kalau begitu, BPJS akan mengcover berbagai jenis kondisi dan jenis penyakit tanpa mempertimbangkan usia dan kondisi peserta.

BPJS Kesehatan juga akan membayar sejumlah dana sesuai jumlah orang yang terdaftar di sebuah fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik yang ditunjuk, serta dokter keluarga. Jadi, peserta BPJS Kesehatan tidak memiliki kebebasan untuk berpindah-pindah lokasi berobat. Itu yang membuat sulit. Selain itu, Anda juga harus mendapatkan layanan dari Faskes tingkat pertama lebih dulu. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, Anda bisa meminta rujukan dari sana untuk dirawat atau mendapat penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

BPJS vs Asuransi Lain

“Skema jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS bersifatmanaged care. Berbeda dengan asuransi yang menanggung sesuai premi yang dibayarkan. Walaupun BPJS sudah menanggung berbagai kondisi penyakit pasien, tapi tanggungan itu sifatnya terbatas," kata Risza Bambang, perencana keuangan dan Chairman One Shildt Financial Planning.

Untuk informasi, iuran premi BPJS dibagi menjadi tiga kelas layanan rawat inap, yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. Untuk pegawai negeri, kelas layanan yang diberikan akan mengikuti golongan pangkat. Sementara, untuk wirausaha, mereka bisa memilih layanan dengan tingkat premi yang berbeda. Contoh, untuk mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, premi yang mesti dibayar hanya sebesar Rp 25.500 per bulan. Lalu, untuk kelas II lebih besar yaitu Rp 42.500. Sementara kelas I sebesar Rp 59.500.

Harga itu jelas lebih murah dibandingkan premi yang mesti dibayar ke produk asuransi keluaran perusahaan swasta. Namun, BPJS memerlukan rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama lebih dulu. Maksudnya, kalau asuransi konvensional keluaran perusahaan lain bisa langsung dirawat di rumah sakit. Sementara BPJS harus mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas lebih dulu baru kemudian dirujuk ke rumah sakit lebih besar.

Apakah BPJS Sudah Memenuhi Kebutuhan Perlindungan Kesehatan?

Pada dasarnya, dibuatnya BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi yang menyeluruh terhadap semua warga negara Indonesia dari berbagai risiko penyakit dan kematian. Tapi, banyak yang menganggap program ini hanya memberikan layanan dasarnya saja. Karena itu, ada syarat kepesertaan wajib serta penggolongan layanan.

Menurut, perencana keuangan Diana Sanjaya, BPJS Kesehatan sebenarnya lebih diperlukan oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. "Kan, yang jadi fokus program ini adalah sembuhnya, jadi ada kemungkinan dari segi kenyamanannya pasti berkurang,” katanya.

Karena itu, Diana menyarankan, bila Anda memiliki dana lebih, sebaiknya tetap mengambil asuransi kesehatan lain dengan premi sesuai kemampuan. Tentu saja, hal itu kembali kepada Anda sendiri. Jika sudah merasa cukup dengan hanya menggunakan BPJS, maka boleh saja tidak menggunakan asuransi lain.

Namun, jika ingin mendapatkan asuransi kesehatan yang memberikan kenyamanan ekstra. Maka Anda harus rela mengeluarkan uangh lebih banyak untuk membeli asuransi kesehatan di luar BPJS. Jadi, mana yang Anda pilih?

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama