Polemik Halal-Haram BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan tak henti menuai kontroversi. Kali ini disebabkan oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS tidak sesuai syariah. Mengapa bisa begitu?

Semenjak mulai beroperasi tahun 2014, BPJS Kesehatan tak henti menuai masalah dan masalah. Mulai daridugaan korupsi, penyaluran tidak tepat, hingga pelayanan yang tak memuaskan.

Nah, bulan lalu BPJS kembali menjadi bahan perbincangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hasil sidang Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki hukum yang sama dengan asuransi kesehatan konvensional, yaitu haram.

Sekilas tentang BPJS

BPJS Kesehatan berjalan sesuai dengan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) No 24 Tahun 2011.

Tugas utamanya adalah menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Setiap WNI atau WNA yang sudah berada di Indonesia selama min. 6 bulan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS.

Setiap peserta BPJS juga dikenakan iuran bulanan, baik yang kaya maupun yang miskin. Besarnya tergantung dengan manfaat pelayanan yang diterima. Untuk warga yang kurang mampu, iuran BPJS akan ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran (PBI).

Fatwa haram BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh MUI tentu saja mengejutkan masyarakat Indonesia. Topik ini kemudian menjadi perbicangan di berbagai media selama berhari-hari.

Mengapa BPJS Tidak Sesuai Syariah?

Berdasarkan hasil Ijtima’ MUI, pelaksanaan program BPJS Kesehatan dianggap mengandung 3 unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, yaitu gharar, maisir, dan riba.

Unsur Ghahar atau kebohongan muncul karena BPJS Kesehatan dianggap tidak memiliki kejelasan status, bentuk, dan jumlah akad. Iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. Apakah menjadi milik Negara, BPJS, atau peserta.

Secara harfiah, maisir bisa diartikan dengan judi atau spekulasi. Dalam konteks BPJS, maisir terjadi ketika perusahaan memotong gaji karyawan untuk iuran, tapi ternyata potongan ini tidak dibayarkan.

MUI juga mempertanyakan ke mana iuran peserta diinvestasikan. Seandainya investasi dikelola oleh bank konvensional atau non syariah, maka jelas mengandung riba karena ada unsur bunga.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, MUI mendorong pemerintah untuk meninjau kembali dan merevisi bentuk pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah agar tidak merugikan konsumen terutama umat islam.

Pendapat Organisasi Islam Lain

Berdasarkan Forum Muktamar Ke-33, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, memutuskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak bermasalah.

NU menilai program pemerintah yang tergabung dalam JKN, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan semangat syariah yaitu gotong royong.

NU hanya menyarankan dana setoran BPJS Kesehatan sebaiknya tidak disetorkan ke bank konvensional, melainkan ke bank syariah untuk menghindari konsep riba.

Jadi, apakah BPJS haram atau halal? Kami serahkan kembali kepada Anda untuk memutuskan. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hal ini.

Punya pendapat yang berbeda? Share di kolom komentar ya ..

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Jadilah komentator pertama