Dana Pensiunan untuk Para Veteran

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana dengan dana pensiun para veteran? Hak apa saja mereka dapatkan?

Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, hari dimana rakyat Indonesia memperingati sejarah Pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945, pasukan-pasukan pro kemerdekaan Indonesia bersama para milisi bertempur melawan pasukan Belanda sebagai bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya inilah yang menjadi latar belakang sejarah Hari Pahlawan.

Tanpa perjuangan para pahlawan, negara Indonesia mungkin tidak akan merdeka. Namun, pernahkah terbesit dalam pikiran diri Anda, bagaimana kehidupan para mantan veteran alias pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Lalu, hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan atas apa yang telah mereka perjuangkan?

Untuk menghormati veteran, Indonesia memiliki Gedung Veteran RI yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta. Gedung tersebut adalah bangunan bersejarah milik veteran RI yang dibangun di atas tanah negara seluas kurang lebih 22.500 m2, dengan dana gotong royong veteran RI.

Hak Veteran Dijamin Negara

Kini, veteran bisa memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh negara. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia yang sebagian isinya mengatur hak-hak veteran. Dengan adanya aturan tersebut, maka tunjangan veteran mengalami kenaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peristiwa Keveteranan, mengatur Hak-Hak Tertentu, dan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hari Veteran Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda, Duda, Yatim Piatu.

Adapun tiga Peraturan Menhan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, yakni Nomor 35 Tahun 2014 soal pemberian tanda kehormatan, Nomor 36 Tahun 2014 tentang dukungan pembina administrasi veteran, dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemakaman veteran.

Tunjangan Berdasarkan Golongan

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, para veteran pejuang, pembela kemerdekaan dan anumerta memiliki hak yang dijamin negara, yakni berupa dana bantuan kesehatan, tunjangan, dana bagi janda, duda atau yatim veteran. Tunjangan veteran akan diberikan bervariasi, tergantung pada golongan. 

Golongan A mendapat Rp 1,6 juta per bulan, sampai terendah golongan E mendapat tunjangan Rp 1,4 juta. Sementara, bagi veteran hak pensiun diberikan sebesar 50 persen. Selain itu, para veteran mendapatkan hak lainnya berupa santunan cacat, tunjangan cacat dan alat bantu untuk tubuh veteran.

Keringanan Pembayaran PBB

Veteran juga mendapat hak berupa keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, jaminan kesehatan, biaya pendidikan, bimbingan usaha kecil dan menengah, serta hak memperoleh perlindungan hukum.

Keringanan membayar PBB tersebut sesuai dengan kebijakan daerah. Selan itu, putra putri veteran juga diberikan keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun. Keringanan biaya pendidikan tersebut meliputi biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan pada sekolah dan pendidikan tinggi, serta mendapatkan prioritias beasiswa pada sekolah dan perguruan negeri.

Pemakaman di Taman Makam Pahlawan

Veteran berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya. Beberapa kota di Indonesia yang memiliki Taman Makam Pahlawan (TMP), antara lain Medan (TMP Bukit Barisan), Jakarta (TMP Kalibata), Bogor (TMP Dreded), Surakarta (TMP Kusuma Bangsa), Yogyakarta (TMP Kusuma Negara), Bandung (TMP Cikutra), Semarang (TMP Giri Tunggal) dan masih banyak lagi. 

Perhitungan untuk BPJS Kesehatan

Untuk veteran dan perintis kemerdekaan, tunjangan yang dikenakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 45 persen dari gaji pokok PNS Gol III/A dengan masa bakti 14 tahun per bulan. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.222.380 per bulan. 

Iuran tersebut mencakup iuran untuk veteran dan perintis kemerdekaan, istri/suami, dan 3 orang anak yang belum menikah/belum 21 tahun/belum 25 tahun dan masih melanjutkan pendidikan formal.

Anggota keluarga tambahan yang dapat diikutsertakan pada JKN adalah anak ke-4 dan seterusnya, orang tua dan mertua. Iuran yang ditetapkan adalah sebesar 5 persen per bulan dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan iuran untuk anggota keluarga tambahan adalah 1 persen per orang, ditanggung oleh pekerja.

0 komentar

Anda setuju atau tidak setuju dengan artikel ini? Ada pertanyaan? Berikan pendapat anda!

  • roro jonggrang

    Tapi skrg k0k yg bkn pensiunan vetran pun bsa mengajukn berkas klu dia pensiunan vetran dpt uang tiap bln...disini bnyk sprti itu

    Reply
    • roro jonggrang

      Urus ktp diubah thn lahirnya....bahkn msh mudapun mnt dibuat tua umurnya biar bsa urus pensiunan vetran...psdahal bkn prnh jd anggota vetran....tp bsa dibuat pensiunan vetran..enk bngt bsa sprti itu dpt uang 30jt lbh trus dpt uang lg tiap bln,trus bsa ajukan lg pinjaman ke bank...wah enk bngt masyarakat skrg bsa nipu negara,padahal yg bnr2 pensiunan vetran blm tentu bsa sprti itu....disini lg marak masyarakat2 kmpng buat sprti itu

      Reply
      • roro jonggrang

        Enk bngt 0rg yg bkn pegawai dan yg tdk pernah jd pejuang negara bisa ikut nikmati/dpt uang gaji pegawai tiap bln dan dpt uang tunjangan pertama...gmn negara ini mau maju...negarapun biaa ditipu maayarakat.....smua disini sibuk ngurus jadi pensiuan vetran,padahal sbnr nya bkn,umurpun msh muda

        Reply